Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, HM Thamrin di Banjarbaru mengungkapkan “Kalsel Tahun 2013 ini memang ada rencana penerimaan CPNS tetapi untuk bulannya belum ada kepastian. Ancar-ancarnya, mungkin jatuhnya di Oktober atau November 2013. Dilaksanakan konsorsium dengan menggandeng beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) secara terpusat.
Setelah Selama dua tahun ini (2011 dan 2012), Kalsel harus menjalani masa moratorium sehingga tidak membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Tahun ini, moratorium berakhir. Namun, sejumlah daerah terancam tetap tidak bisa melakukan rekruitmen abdi masyarakat tersebut.
Mengapa? Pemerintah pusat mematok beberapa syarat yang harus dipenuhi pemprov dan pemko/pemkab. Salah satu syarat terberat adalah belanja pegawainya di bawah 50 persen. Adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN dan RB) yang bakal menentukan daerah yang berhak menerima CPNS baru.
Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, HM Thamrin di Banjarbaru, mengakui adanya syarat belanja pegawai di bawah 50 persen. Syarat itu tertuang pada edaran Surat Keputusan bersama Menpan dan RB, Mendagri serta Menkeu. “Itu artinya pengelaran untuk biaya pegawai harus di bawah 50 persen total anggaran pendapatan belanja daerah. Tetapi itu untuk kabupaten/kota. Sementara untuk pemprov maksimal 25 persen. Untuk Pemprov Kalsel, tingkat belanja pegawainya 21,59 persen sehingga bisa membuka penerimaan CPNS,” kata Thamrin.
Masih menurut dia, pada tahun ini Pemprov Kalsel mengusulkan sekitar 500 formasi yang mayoritas untuk tenaga medis dan paramedis, tenaga teknis serta tenaga edukatif. Sementara, masing-masing kabupaten/kota mengusulkan 200 sampai 500 formasi. Menyikapi syarat yang dipatok pemerintah, ada pernyataan mengejutkan dari Kepala BKD Banjarmasin Achmad Husaini. Dia mengatakan pengeluaran belanja pegawai di hampir semua daerah di atas 50 persen.
Penyebab utamanya adalah tanggungan dana sertifikasi guru. Jika dulu dana hanya bersumber dari APBN (anggaran pendapatan belanja nasional), kini sebagian dari APBD. “Sudah kami laporkan bahwa kelebihan belanja pegawai dikarenakan program sertifikasi guru. Belanja pegawai di Pemko Banjarmasin memang di atas 50 persen, tetapi insya Allah ada formasi untuk Banjarmasin,” kata dia. Husaini mengatakan BKD tetap mengirim surat usulan penerimaan CPNS. Berdasar masukan semua satuan kerja perangkat (SKPD), diperlukan 623 CPNS yang terdiri atas 385 tenaga guru, 80 tenaga kesehatan, dan 158 tenaga teknik.
Berdasar informasi yang diperoleh BPost, daerah lain yang pengeluaran biaya pegawainya di atas 50 persen adalah Banjarbaru. Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Kepala DPPKAD ( Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Banjarbaru Thalmi Hasani menegaskan angka 51 persen itu termasuk dana cadangan untuk mengantisipasi kenaikan gaji pangkat berkala atau menerima pegawai baru. Nilainya sekitar 2,5 persen. Oleh karena itu dia optimistis Pemko Banjarbaru bisa menerima CPNS.
“Riilnya belanja pegawai kami kurang dari 50 persen, sekitar 48,5 persen. Kalau angkanya menjadi 51 persen itu karena ada cadangan belanja pegawai untuk mengantisipasikenaikan gaji berkala,” tegasnya. Sekretaris BKD Banjar, Ahmad Fauzi juga mengatakan peluang daerahnya membuka penerimaan CPNS cukup kecil. Selain besarnya biaya pegawai, jumlah pensiunan PNS pemkab juga besar. “Biaya pegawai di sini sudah lebih 50 persen. Setahu kami itu terjadi di semua kabupaten/kota di Kalsel. Kalau untuk tingkat provinsi masih memungkinkan,” ucap Fauzi.
Meski demikian, dia mengatakan BKD Banjar tetap mengusulkan formasi untuk penerimaan CPNS. “Kabarnya, Agustus 2013 mendatang. Tetapi apakah Banjar bisa melaksanakan atau tidak, kami masih menunggu. Belum ada kepastian,” ucapnya. Sementara beberapa daerah lain, meski tidak menyebutkan besaran belanja pegawai masing-masing, kompak yakin bisa menerima CPNS pada tahun ini.
“Struktur APBD kami memenuhi syarat untuk mendapat kuota penerimaan CPNS. Namun kami masih menunggu keputusannya,” ucap Kepala BKD Tabalong, Akhmad Rizali Noor. Pernyataan senada diucapkan Kepala BKD Tanahlaut, H Husein Irianta. Dia pun mengungkapkan telah mengajukan usulan formasi tenaga guru 345 orang, tenaga kesehatan 75 orang, dan tenaga teknis 132 orang.
Lain lagi di Tanahbumbu. Menurut Kepala BKD, HM Thaha, pemkab dua kali mengirim surat ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pada 18 Desember 2012, mengirim surat berisi permohonan bisa menerima CPNS karena semua persyaratan telah dipenuhi. Pada 28 Februari 2013, surat kembali dilayangkan. Kali ini berisi usulan formasi penerimaan CPNS.
“Surat itu melengkapi persyaratan tak tertulis yang diwajibkan yaitu belanja pegawai tidak lebih dari 50 persen APBD. Rasio PNS dengan jumlah warga masih 1,47 persen. Karena itu kami mengusulkan penerimaan CPNS,” katanya.
Sementara Kepala BKD dan Diklat Hulu Sungai Selatan (HSS), Said Ali Fachir mengaku hanya mengusulkan 48 formasi CPNS. “Itupun mungkin bisa berkurang karena pemerintah pusat yang memutuskan. Harapan kami, usulan itu diterima,” ucap dia. Sikap menunggu dilakukan Kepala BKD Kotabaru, Selamat Riyadi. Dia pun menegaskan seluruh persyaratan sudah dipenuhi. “Tida ada masalahan lagi untuk delapan persyaratan ditentukan pemerintah pusat, karena semua sudah kita lengkapi serta sudah mendapat tanda centang,”
No comments:
Post a Comment